Oke, berikut adalah penulisan ulang artikel tersebut dengan format yang Anda minta: DPD RI Soroti Ketimpangan Pusat-Daerah dalam FGD Pra-APBN 2026 di Semarang DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Semarang untuk membahas persiapan APBN 2026, menyoroti isu ketimpangan antara pusat dan daerah, serta mendorong rekomendasi yang lebih progresif. Seminar nasional yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Semarang membahas secara mendalam persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Fokus utama diskusi adalah ketidakseimbangan alokasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Para peserta FGD, yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan pemerintah daerah, menyoroti bahwa ketimpangan ini menghambat pembangunan di berbagai wilayah. Mereka berpendapat bahwa daerah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian nasional jika diberikan sumber daya yang memadai. DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi daerah dalam penyusunan APBN. Diharapkan, melalui forum ini, dapat dirumuskan rekomendasi-rekomendasi progresif yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan signifikan dalam mekanisme penganggaran, sehingga alokasi anggaran lebih adil dan proporsional. Beberapa poin penting yang mengemuka dalam diskusi antara lain perlunya peningkatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, juga disoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya FGD ini, DPD RI berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. APBN 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.