FGD Pra-APBN 2026 Fokus pada Keadilan Anggaran Pusat dan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Forum Group Discussion (FGD) di Semarang sebagai bagian dari persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Fokus utama diskusi adalah menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, anggota DPD RI menekankan pentingnya desentralisasi fiskal yang lebih efektif. Tujuannya adalah agar daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah pusat dalam menyusun APBN 2026. Rekomendasi tersebut meliputi:

• Evaluasi menyeluruh terhadap formula pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah.
• Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah.
• Pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah.
• Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

DPD RI berharap, dengan adanya perbaikan dalam sistem alokasi anggaran, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, DPD RI juga mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.