Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menyatakan tetap menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilihan kepala daerah, meskipun gugatan dari pasangan calon telah dicabut.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, menjelaskan bahwa pencabutan gugatan oleh pemohon tidak serta-merta menghentikan proses di MK. MK tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan pemeriksaan atau menghentikan perkara tersebut.

Meskipun gugatan telah dicabut, KPU Kota Semarang tetap menghormati proses yang sedang berjalan di MK. KPU menunggu putusan resmi dari MK sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Henry menambahkan bahwa KPU Kota Semarang siap melaksanakan putusan apapun yang dikeluarkan oleh MK. KPU berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

Sikap KPU Kota Semarang ini menunjukkan komitmen mereka untuk menaati aturan hukum dan menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. Mereka tidak ingin mendahului putusan MK, meskipun gugatan telah dicabut oleh pemohon.

Keputusan untuk menunggu putusan MK juga merupakan bentuk kehati-hatian KPU Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya. Mereka ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Dengan menunggu putusan MK, KPU Kota Semarang juga memberikan kesempatan kepada MK untuk memeriksa dan memutuskan perkara secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

KPU Kota Semarang juga berharap agar putusan MK dapat segera dikeluarkan, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat segera diselesaikan. Kepastian hukum yang cepat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di Kota Semarang.

Prinsip kehati-hatian yang ditunjukkan oleh KPU Kota Semarang patut diapresiasi. Dengan menunggu putusan resmi dari MK, mereka menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas proses demokrasi.

KPU Kota Semarang juga menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak terpengaruh oleh dinamika politik dan tetap fokus pada pelaksanaan aturan perundang-undangan.

Sikap KPU ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan bertindak profesional dan independen, KPU dapat memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berjalan secara adil dan demokratis.