Sebuah video yang merekam aksi seorang anggota polisi di Semarang melanggar lalu lintas viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat oknum polisi tersebut mengendarai sepeda motor melawan arus dan menerobos lampu merah. Tindakan ini tentu saja ironis, mengingat polisi seharusnya menjadi penegak hukum, bukan pelanggarnya.
Kejadian ini sontak menuai kritik tajam dari masyarakat. Publik mempertanyakan kredibilitas dan integritas kepolisian. Bagaimana mungkin aparat yang seharusnya memberi contoh taat hukum justru melanggar hukum? Peristiwa ini semakin mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum polisi ini bukanlah kasus tunggal. Berbagai kasus serupa kerap terjadi dan terdokumentasi. Hal ini menunjukkan adanya problematika internal dalam tubuh kepolisian yang perlu segera dievaluasi. Penegakan hukum harus berlaku bagi semua, tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum sendiri melanggar hukum, bagaimana mereka bisa menuntut masyarakat untuk taat hukum? Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas dan sanksi yang setimpal bagi oknum polisi yang melanggar hukum agar kepercayaan publik terhadap kepolisian dapat dipulihkan.
Selain sanksi bagi oknum yang bersangkutan, perlu juga adanya pembenahan sistemik di internal kepolisian. Pendidikan dan pelatihan yang menekankan etika dan integritas perlu ditingkatkan. Pengawasan internal juga harus diperkuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
