Pemerintah Kota Semarang berencana memberikan dana sebesar Rp 25 juta untuk setiap RT di wilayahnya mulai Juli 2025. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menjelaskan bahwa dana ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat RT dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan akan merealisasikan bantuan operasional untuk RT dan PKK. Hal ini disampaikan setelah menerima banyak usulan dari masyarakat terkait pentingnya dukungan operasional bagi kedua lembaga tersebut. Bantuan operasional ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja RT dan PKK dalam melayani masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp54 miliar untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2025. Anggaran ini naik sekitar Rp4 miliar dari tahun sebelumnya dan akan digunakan untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jaminan Kesehatan Semarang (Jamkesmas). Bupati Semarang menekankan pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Wali Kota Semarang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan suap terkait proyek pengadaan mebeler di sekolah dasar dan pemotongan tunjangan ASN. Dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Beberapa pejabat lain dan pihak swasta juga terlibat dalam kasus ini.

Proyek pembangunan Tol Semarang-Demak seksi 1B ruas Sayung-Demak terancam molor dari target penyelesaian Desember 2024 akibat pemblokiran anggaran di Kementerian PUPR. Pemblokiran ini berdampak pada tertundanya pembayaran kepada kontraktor, sehingga progres konstruksi menjadi terhambat.

Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.

Pemerintah Kota Semarang masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah pusat dalam mengoptimalkan belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Semarang mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap semangat dan produktif meskipun di tengah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut diberlakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak di Kota Semarang tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan mengingat kedua permasalahan tersebut merupakan prioritas yang perlu segera ditangani demi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Anggota DPRD Kota Semarang menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mengatasi permasalahan banjir […]