Pelindo Tingkatkan Kapasitas Terminal Petikemas Semarang

Pelindo Terminal Petikemas Tambah Kapasitas TPK Semarang : Okezone Economy

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus berupaya meningkatkan kapasitas terminal petikemas di Semarang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan arus peti kemas di wilayah tersebut. Proyek pengembangan ini akan menambah kapasitas dan efisiensi operasional di Terminal Petikemas Semarang (TPK Semarang).

Digitalisasi Pembayaran di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta Makin Luas

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memperluas digitalisasi pembayaran di pasar-pasar tradisional. Hingga Februari 2025, tercatat sudah 30 pasar tradisional yang menerapkan sistem pembayaran non-tunai, dan ditargetkan seluruh pasar tradisional di Kota Yogyakarta akan menggunakan sistem ini pada tahun 2027. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi, dan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.

Pelindo Tambah Kapasitas TPK Semarang Antisipasi Lonjakan Arus Petikemas

Arus Peti Kemas Meningkat, Pelindo Tambah Kapasitas TPK Semarang

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menambah kapasitas Terminal Petikemas Semarang (TPK Semarang) untuk mengantisipasi lonjakan arus peti kemas yang diproyeksikan mencapai 1,9 juta TEUs pada 2025. Penambahan kapasitas ini dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk pengadaan peralatan dan optimalisasi operasional.

Ribuan Mahasiswa Semarang Demo Tuntut Efisiensi Anggaran

Aksi Demo Ribuan Mahasiswa Semarang Raya Terkait Efesiensi Anggaran

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar demonstrasi menuntut efisiensi anggaran dan transparansi pemerintah daerah. Mereka menyoroti beberapa pos anggaran yang dinilai tidak efektif dan rawan korupsi. Aksi berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Tengah.

PT. Tanam 1.000 Pohon Mangrove di Pesisir Tambakrejo Semarang

PP Tanam 1.000 Pohon Mangrove di Pesisir Tambakrejo, Semarang

PT. menanam 1.000 pohon mangrove di pesisir Tambakrejo, Semarang, sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah abrasi, menjaga ekosistem laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penanaman mangrove ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Demo #IndonesiaGelap di Semarang, Massa Bawa Kotoran Hewan

Demo #IndonesiaGelap di Semarang, Massa Bawa Kotoran Hewan

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Semarang Melawan menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Uniknya, massa membawa kotoran hewan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.

Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo "Indonesia Gelap" di Balaikota Semarang

Aksi Indonesia Gelap di Balaikota Semarang, Baca 9 Tuntutan

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Semarang. Mereka menyuarakan keresahan atas kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi ini menyebabkan kemacetan di sekitar Balaikota. Mahasiswa membawa spanduk dan poster serta berorasi secara bergantian. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga tersebut.

Upaya Pemkot Semarang Membangun Ketahanan Pangan dengan Padi Biosalin

Langkah Pemkot Semarang Bangun Ketahanan Pangan dengan Padi Biosalin

Pemerintah Kota Semarang tengah menggalakkan program ketahanan pangan dengan memanfaatkan varietas padi Biosalin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pemberian bantuan bibit hingga pendampingan petani.

Aksi Indonesia Gelap di Semarang dan Malang

Aksi Indonesia Gelap di Semarang dan Malang

Sejumlah warga di Semarang dan Malang menggelar aksi bertajuk "Indonesia Gelap" sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif listrik. Aksi ini dilakukan dengan mematikan lampu selama satu jam sebagai simbol kegelapan yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan tersebut.