Napi korupsi, Agus Hartono, dipindahkan dari Lapas Kedungpane Semarang ke Nusakambangan setelah tepergok sedang makan di sebuah restoran. Pemindahan ini merupakan sanksi atas pelanggaran izin keluar yang dilakukannya.

Seorang narapidana korupsi di Lapas Kedungpane, Semarang, tertangkap basah sedang makan di sebuah restoran bersama keluarganya. Napi tersebut diketahui izin keluar lapas untuk berobat, namun justru menyalahgunakan izin tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus narapidana yang melanggar aturan izin keluar lapas.

Denpom IV/5 Semarang menggelar sosialisasi Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Tahun 2025 untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum prajurit TNI AD di wilayahnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, menegakkan tata tertib militer, serta meminimalisir potensi pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan diri sendiri, satuan, maupun citra TNI AD.

Seorang terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, kedapatan bebas keluar masuk lapas tanpa izin resmi. Kasus ini memicu sorotan dan desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapas. Kejadian ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli fasilitas dan lemahnya pengawasan di lingkungan lapas. Masyarakat sipil mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk bertindak tegas dan melakukan investigasi mendalam. Evaluasi sistemik dan sanksi tegas bagi petugas yang terlibat menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Seorang narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, kepergok plesiran dan langsung dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Narapidana tersebut diketahui keluar lapas untuk berobat, namun kemudian menyalahgunakan izin tersebut dengan mengunjungi tempat-tempat lain.

Viosari mempertanyakan keberadaan terpidana korupsi di luar Lapas Semarang, yang kemudian diklarifikasi oleh Kalapas Semarang. Klarifikasi tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dimaksud sedang menjalani program asimilasi di rumah dan tetap dalam pengawasan, serta wajib lapor secara berkala.

KPK mendalami proses pekerjaan supervisi pengerukan alur pelabuhan Tanjung Emas Semarang terkait dugaan korupsi pada kegiatan pengerukan tersebut. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi dari PT Pelindo dan perusahaan jasa konsultansi. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan supervisi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Seorang narapidana kasus korupsi di Lapas Semarang dipindahkan ke Nusakambangan setelah sempat tepergok pelesiran. Pemindahan ini dilakukan sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Napi tersebut diketahui menyalahgunakan izin keluar lapas.

Seorang narapidana korupsi di Lapas Semarang dipindahkan ke Nusakambangan setelah tepergok makan di sebuah restoran. Pemindahan ini dilakukan sebagai sanksi atas pelanggaran aturan izin berobat yang disalahgunakan. Kalapas Semarang menyatakan bahwa napi tersebut tidak menjalani prosedur yang seharusnya saat izin berobat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Kanwil BRI Semarang berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program pemerintah dan peningkatan pelayanan publik. Kerja sama ini meliputi peningkatan kualitas layanan, optimalisasi aset negara, dan pemberdayaan UMKM. Keduanya sepakat untuk terus berkolaborasi dan berinovasi guna mencapai tujuan bersama.