Sebagai kado di Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Semarang ke-478, Pemerintah Kota memberikan fasilitas gratis naik BRT Trans Semarang bagi pelajar dan mahasiswa.

Dalam Rapat Paripurna, DPRD Kota Semarang menyampaikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kota Semarang terkait berbagai isu pembangunan dan pelayanan publik.

Wacana pemekaran daerah kembali mencuat, memunculkan pertanyaan mengenai motif dan manfaat sebenarnya dari kebijakan ini. Apakah pemekaran benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru menguntungkan pihak-pihak tertentu?

Wali Kota Semarang menekankan perlunya revisi Perda Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan efektivitas penanganan sampah di kota tersebut.

Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan komitmennya terhadap transparansi pemerintahan dengan menghapus iuran kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Indonesia mengancam akan memblokir platform media sosial 'X' jika tidak mematuhi aturan sensor terkait konten yang dilarang, termasuk pornografi.

Pemerintah Kota Semarang mendorong sekolah swasta untuk tidak menahan ijazah siswa yang belum melunasi biaya pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan hak siswa mendapatkan dokumen penting mereka setelah menyelesaikan pendidikan.

Wali Kota Semarang mengajak warganya untuk aktif menanam pohon sebagai upaya mengatasi polusi udara. Selain itu, ia juga mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas mengendalikan polusi di wilayahnya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memperbolehkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran dengan syarat tidak keluar kota dan tetap digunakan untuk kepentingan kedinasan. Ia juga meminta ASN untuk bijak dan tidak memamerkan penggunaan mobil dinas saat mudik. Penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi seperti mudik, sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 87 Tahun 2005 tentang Kode Etik Instansi Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di Jawa Tengah yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).