Strategi TPID Jateng Tekan Harga Kebutuhan Pokok
TPID Jawa Tengah berupaya menekan harga kebutuhan pokok melalui berbagai strategi, termasuk pemantauan harga dan stok, operasi pasar, serta kerja sama antar daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Protes Kebijakan Efisiensi Anggaran, Semarang Gelap
Ratusan warga Semarang menggelar aksi "Indonesia Gelap" dengan mematikan lampu selama satu jam sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak negatif pada masyarakat. Aksi tersebut dipusatkan di Simpang Lima dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo "Indonesia Gelap" di Balaikota Semarang
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Semarang. Mereka menyuarakan keresahan atas kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi ini menyebabkan kemacetan di sekitar Balaikota. Mahasiswa membawa spanduk dan poster serta berorasi secara bergantian. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga tersebut.
Demo #IndonesiaGelap di Semarang, 1.167 Polisi Disiagakan
Ribuan personel polisi disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi #IndonesiaGelap di Kota Semarang. Demo tersebut menyoroti sejumlah isu, termasuk kenaikan harga BBM dan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Polisi juga mengimbau massa untuk berdemonstrasi secara damai dan tertib.
Eddy Soeparno Janji Kawal Implementasi Beasiswa Pendidikan di Universitas Negeri Semarang
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, berkomitmen untuk mengawal implementasi beasiswa pendidikan, khususnya bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), demi memastikan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Ia juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan riset di Unnes agar mampu bersaing di tingkat global.
Efisiensi Anggaran Pangkas Makan Minum Rapat Dinas
Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.