Strategi TPID Jateng Tekan Harga Kebutuhan Pokok

Tekan Harga Kebutuhan Pokok, Begini Strategi TPID Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

TPID Jawa Tengah berupaya menekan harga kebutuhan pokok melalui berbagai strategi, termasuk pemantauan harga dan stok, operasi pasar, serta kerja sama antar daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Protes Kebijakan Efisiensi Anggaran, Semarang Gelap

Indonesia Gelap di Semarang: Protes Efisiensi Anggaran

Ratusan warga Semarang menggelar aksi "Indonesia Gelap" dengan mematikan lampu selama satu jam sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak negatif pada masyarakat. Aksi tersebut dipusatkan di Simpang Lima dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo "Indonesia Gelap" di Balaikota Semarang

Aksi Indonesia Gelap di Balaikota Semarang, Baca 9 Tuntutan

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Semarang. Mereka menyuarakan keresahan atas kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi ini menyebabkan kemacetan di sekitar Balaikota. Mahasiswa membawa spanduk dan poster serta berorasi secara bergantian. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga tersebut.

Demo #IndonesiaGelap di Semarang, 1.167 Polisi Disiagakan

Demo #IndonesiaGelap Mahasiswa Semarang, 1.167 Polisi Disiapkan

Ribuan personel polisi disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi #IndonesiaGelap di Kota Semarang. Demo tersebut menyoroti sejumlah isu, termasuk kenaikan harga BBM dan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Polisi juga mengimbau massa untuk berdemonstrasi secara damai dan tertib.

Efisiensi Anggaran Pangkas Makan Minum Rapat Dinas

Terdampak Efisiensi, Anggaran Makan dan Minum Rapat Dinas Pemerintah Semarang Dipangkas 45 Persen

Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.