Pemerintah Kota Semarang mengumumkan pencairan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) direncanakan pada bulan Juli 2025.

Pemerintah Kota Semarang berencana memberikan dana sebesar Rp 25 juta untuk setiap RT di wilayahnya mulai Juli 2025. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menjelaskan bahwa dana ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat RT dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah Kota Semarang berencana merealisasikan pencairan dana operasional RT pada Juli 2025. Dana ini diharapkan dapat membantu kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menyebut anggaran yang disiapkan mencapai Rp 100 miliar per tahun.

Pemerintah Kota Semarang merealisasikan pencairan dana operasional sebesar Rp 25 juta untuk setiap RT di wilayahnya. Pencairan dana ini sesuai dengan janji kampanye Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di tingkat RT. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan operasional RT, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur kecil.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menegaskan bahwa alokasi APBD di tingkat kecamatan tidak dikurangi. Ia memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan di wilayah masing-masing kecamatan. Hevearita juga mendorong camat dan lurah untuk mengoptimalkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) agar usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 10 persen hingga akhir Mei 2023. Diskon ini berlaku untuk semua wajib pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk online dan offline. Wajib pajak diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dan segera melunasi kewajibannya.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pemalang untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman dan informasi terkait penyusunan anggaran daerah. Diskusi berfokus pada strategi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan infrastruktur melalui efisiensi anggaran. Alokasi anggaran yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang melakukan efisiensi APBD dengan memangkas anggaran makan minum dan kunjungan kerja. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa pos anggaran lain juga ikut diefisiensikan, terutama belanja yang dianggap tidak terlalu penting.

Refocusing anggaran di Kabupaten Semarang berdampak pada pemangkasan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp9 miliar. Pembangunan jalan tembus Sumowono-Boja menjadi salah satu proyek yang terdampak penundaan. DPU Kabupaten Semarang berupaya memaksimalkan anggaran yang ada untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah ada.