Wali Kota Semarang dan suaminya diduga terlibat dalam pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan serta penunjukan pemenang tender proyek. Dugaan ini muncul dari pengakuan beberapa saksi. Modus yang digunakan adalah dengan meminta fee proyek. KPK masih mendalami kasus ini.

Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.

Pemerintah Kota Semarang masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah pusat dalam mengoptimalkan belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Upaya efisiensi anggaran di Kota Semarang mulai terasa. Sejumlah kantor pemerintahan dilaporkan mengurangi penggunaan penerangan, sehingga terlihat lebih gelap. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran listrik dan mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih prioritas.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tahun 2029. Identifikasi ini bertujuan untuk optimalisasi dan peningkatan PAD melalui berbagai sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.