Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan infrastruktur melalui efisiensi anggaran. Alokasi anggaran yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang melakukan efisiensi APBD dengan memangkas anggaran makan minum dan kunjungan kerja. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa pos anggaran lain juga ikut diefisiensikan, terutama belanja yang dianggap tidak terlalu penting.

Refocusing anggaran di Kabupaten Semarang berdampak pada pemangkasan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp9 miliar. Pembangunan jalan tembus Sumowono-Boja menjadi salah satu proyek yang terdampak penundaan. DPU Kabupaten Semarang berupaya memaksimalkan anggaran yang ada untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah ada.

Wali Kota Semarang dan suaminya diduga terlibat dalam pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan serta penunjukan pemenang tender proyek. Dugaan ini muncul dari pengakuan beberapa saksi. Modus yang digunakan adalah dengan meminta fee proyek. KPK masih mendalami kasus ini.

Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.

Pemerintah Kota Semarang masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah pusat dalam mengoptimalkan belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Upaya efisiensi anggaran di Kota Semarang mulai terasa. Sejumlah kantor pemerintahan dilaporkan mengurangi penggunaan penerangan, sehingga terlihat lebih gelap. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran listrik dan mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih prioritas.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tahun 2029. Identifikasi ini bertujuan untuk optimalisasi dan peningkatan PAD melalui berbagai sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.