Artikel ini merangkum pokok-pokok kebijakan pembangunan Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik.

Gubernur Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kerjasama ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

Kota Semarang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Semarang dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026. Dalam acara tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Agustin Lusin Indrawati, memaparkan arah kebijakan pembangunan kota untuk tahun 2026. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka. Program Bergerak Bersama yang diinisiasi Mbak Ita juga ditekankan untuk mewujudkan Semarang yang semakin hebat.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan program bantuan Rp 25 juta per RT akan direalisasikan. Program ini sempat diragukan beberapa pihak, namun Hevearita menegaskan bahwa anggaran sudah disiapkan dan akan dicairkan secara bertahap. Mekanisme pencairan akan dilakukan melalui proposal pengajuan dari masing-masing RT.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, hadir di Karanganyar untuk berdialog langsung dengan warga. Berbagai aspirasi dan uneg-uneg disampaikan, mulai dari infrastruktur hingga bantuan sosial. Ganjar menanggapi dan menjanjikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi warga.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Agustin Iswar, meluncurkan program 100 hari kerja dengan fokus pada keberlanjutan kota. Program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Targetnya adalah menciptakan Semarang yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan.

Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, bersama Wakil Walikota Semarang, Iswar Aminuddin, resmi meluncurkan program 100 hari kerja. Program ini fokus pada penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik di Kota Semarang. Mbak Ita menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong untuk mencapai tujuan program ini.

Ketua MUI Jateng, Ahmad Luthfi, menggagas forum kolaborasi antar elemen masyarakat untuk memajukan pembangunan di Jawa Tengah. Forum ini diharapkan dapat mensinergikan berbagai potensi dan program demi kesejahteraan masyarakat. Forum kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Upaya peningkatan status jalan provinsi ruas Cepu-Doplang-Randublatung-Banjarejo di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, belum membuahkan hasil. Kendala anggaran menjadi hambatan utama dalam realisasi peningkatan status jalan tersebut. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang dikeluhkan masyarakat, terutama saat musim hujan. Pemerintah daerah berharap perbaikan dan peningkatan status jalan dapat segera terealisasi untuk memperlancar aksesibilitas dan perekonomian masyarakat.