Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Mijen, Semarang, Jawa Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) dan suaminya, Alfe Haris, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya, Alwin Basri, kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri, untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Pemanggilan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa serta lelang pekerjaan di Pemerintah Kota Semarang.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang akan turut serta menjamin keamanan dan higienitas makanan berbahan baku beras, khususnya dalam mengantisipasi kasus keracunan makanan massal akibat mengkonsumsi nasi boks. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian keracunan nasi boks di beberapa daerah, dengan fokus pada pengawasan dan pembinaan terhadap penyedia jasa katering, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan.

Pengungkapan sumber pendanaan pembangunan Hotel Aruss Semarang mulai menemukan titik terang dengan dugaan keterlibatan situs judi online. Investigasi mengarah pada aliran dana dari situs tersebut yang diduga digunakan untuk membiayai proyek hotel mewah ini.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, berharap lulusan Pascasarjana Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Semarang, agar dapat bersaing di era global. Kehadiran lulusan pascasarjana diharapkan mampu memberikan solusi inovatif bagi permasalahan di masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri untuk Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Perpanjangan ini dilakukan dalam rangka pendalaman penyidikan kasus dugaan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri untuk Wali Kota Semarang, Hegesti Nusantari Gunaryanti Viriawan dan suaminya, Alfe Haris, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintah Kota Semarang. Perpanjangan pencegahan ini berlaku selama enam bulan terhitung sejak 13 Januari 2025.

Bawaslu Kota Semarang memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang pada tahun 2024. Keterangan tersebut berkaitan dengan gelar perkara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bawaslu.