DPRD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bersama wartawan dengan tajuk "DPRD Baru, Harapan Baru". FGD ini bertujuan untuk mempererat sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan media dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait kinerja dan program-program DPRD periode 2019-2024.

Wali Kota Semarang tidak terlihat di kantornya setelah permohonan praperadilannya ditolak. Ketidakhadirannya menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Belum ada keterangan resmi mengenai keberadaannya.

Gugatan praperadilan yang diajukan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Semarang, ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang. Aktivitas di Balai Kota Semarang tetap berjalan seperti biasa meskipun dengan penolakan praperadilan tersebut.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menghilang setelah permohonan praperadilannya dalam kasus dugaan korupsi ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Penetapan Wali Kota Semarang terpilih tertunda karena adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah Kota Semarang resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Seleksi ini meliputi beberapa formasi jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Pendaftaran dibuka mulai 21 November hingga 6 Desember 2023. Beberapa tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara. Pelamar diimbau untuk memantau informasi lebih lanjut melalui website resmi Pemerintah Kota Semarang.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, beserta suaminya, Alfeus Ginting, diduga menerima gratifikasi sebesar Rp5 miliar. Dugaan ini terkait dengan proyek-proyek di Kota Semarang.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang, seorang kader PDIP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, pasca putusan praperadilan yang membatalkan status tersangkanya dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. Penolakan tersebut terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.