Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menetapkan pendidikan dan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam masa kepemimpinannya. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kota Semarang menjadi perhatian utama.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan, menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat struktural yang baru dilantik. Ia berharap para pejabat dapat menjalankan amanah dengan baik dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Guntur juga mengingatkan agar pejabat menghindari pungli dan gratifikasi serta menjaga nama baik instansi.

Wajib pajak di Kota Semarang boleh bernapas lega. Pasalnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Semarang tahun 2025 dipastikan tidak naik. Bahkan, ada diskon 10 persen untuk wajib pajak yang taat membayar PBB tepat waktu.

Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fokus ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga Semarang. Berbagai program dan inisiatif akan diluncurkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah Kota Semarang memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menegaskan bahwa alokasi APBD di tingkat kecamatan tidak dikurangi. Ia memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan di wilayah masing-masing kecamatan. Hevearita juga mendorong camat dan lurah untuk mengoptimalkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) agar usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang memberikan pembebasan pajak PBB bagi warga yang memiliki tanah dan bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp250 juta. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini berlaku untuk tahun pajak 2023.

Pemerintah Kota Semarang tengah mempersiapkan kebijakan pro-rakyat terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pentingnya respon cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat didorong untuk aktif menyampaikan pengaduan sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan dan perbaikan layanan publik. Pemerintah daerah didesak untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan agar lebih efektif dan responsif.

Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk terus memprioritaskan sektor pendidikan dan pemerataan infrastruktur meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menekankan pentingnya kedua sektor tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai strategi dioptimalkan untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.