President Joko "Jokowi" Widodo inaugurated the Ciawi Dam in Bogor, West Java. The dam, part of a flood control system for Jakarta, is expected to significantly reduce flooding in the capital city. It is the first dry dam in Indonesia and Southeast Asia, capable of holding back a substantial volume of water during heavy rainfall. Construction began in 2016 and involved significant investment. The dam complements the Sukamahi Dam, which was inaugurated earlier, and further flood control projects are planned.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, meminta seluruh ASN dan lurah di wilayahnya untuk lebih responsif dalam menangani masalah di masyarakat. Ia menekankan agar mereka tidak menunggu masalah menjadi viral di media sosial baru kemudian ditangani. Hevearita juga mendorong agar ASN dan lurah aktif turun ke lapangan dan menjalin komunikasi yang baik dengan warga. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balaikota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan dua tersangka lainnya ke penuntut umum. Pelimpahan berkas perkara ini menandai selesainya proses penyidikan dan dimulainya tahap penuntutan di pengadilan. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Wali Kota Semarang mewacanakan penerapan sekolah enam hari untuk memberikan siswa lebih banyak waktu mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya. Wacana ini masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. Reaksi beragam muncul dari masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang merasa keberatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang ke tahap penuntutan. Eks Wali Kota Semarang periode 2016-2021 dan seorang pengacara menjadi tersangka dalam kasus ini. Keduanya diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Persidangan rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kota Semarang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Pionir Inklusi Sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas upaya Pemerintah Kota Semarang dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, ke jaksa penuntut umum. Pelimpahan dilakukan setelah penyidik KPK merampungkan berkas perkara tersebut. Selanjutnya, penahanan Hevearita akan menjadi wewenang jaksa penuntut umum untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Wali Kota Semarang dan suaminya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Persidangan dijadwalkan akan segera dimulai.

Pemerintah Kabupaten Semarang dinilai lamban dalam menangani kasus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) palsu. Ketidaktegasan ini disoroti oleh anggota DPRD Kabupaten Semarang yang mendesak adanya tindakan konkret dan audit menyeluruh terhadap proses perizinan. Kejadian ini berpotensi merugikan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal di dinas terkait.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, akan mencabut kebijakan lima hari sekolah. Kebijakan tersebut dinilai kurang cocok diterapkan di Kota Semarang. Pencabutan kebijakan ini akan dilakukan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk para guru dan orang tua siswa. Keputusan final akan diambil setelah evaluasi menyeluruh.