Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, ke jaksa penuntut umum. Pelimpahan dilakukan setelah penyidik KPK merampungkan berkas perkara tersebut. Selanjutnya, penahanan Hevearita akan menjadi wewenang jaksa penuntut umum untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Wali Kota Semarang dan suaminya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Persidangan dijadwalkan akan segera dimulai.

Pemerintah Kabupaten Semarang dinilai lamban dalam menangani kasus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) palsu. Ketidaktegasan ini disoroti oleh anggota DPRD Kabupaten Semarang yang mendesak adanya tindakan konkret dan audit menyeluruh terhadap proses perizinan. Kejadian ini berpotensi merugikan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal di dinas terkait.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, akan mencabut kebijakan lima hari sekolah. Kebijakan tersebut dinilai kurang cocok diterapkan di Kota Semarang. Pencabutan kebijakan ini akan dilakukan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk para guru dan orang tua siswa. Keputusan final akan diambil setelah evaluasi menyeluruh.

Para kader di Semarang aktif mensosialisasikan program-program presiden kepada masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Mereka terjun langsung ke lapangan untuk berdialog dan menyerap aspirasi warga.

Menteri Agama mendorong optimalisasi peran Kementerian Agama di tengah perampingan organisasi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan agama di seluruh Indonesia, meskipun struktur organisasi lebih ramping. Fokus utama Kemenag kini adalah memastikan layanan keagamaan tetap optimal dan efektif bagi masyarakat.

Artikel ini merangkum pokok-pokok kebijakan pembangunan Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik.

Gubernur Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kerjasama ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024. Dalam forum tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Agustin Lus Indriyani Iswar, memaparkan arah kebijakan pembangunan kota. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Masyarakat Kabupaten Jepara menyambut baik perbaikan jalan provinsi yang rusak. Perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kenyamanan berkendara.