Pemerintah Kota Semarang membebaskan retribusi sewa sejumlah ruang publik untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan positif.

Pemerintah Kota Semarang memulai pembangunan rumah inklusif bagi penyandang disabilitas. Rumah ini dirancang dengan fasilitas khusus untuk memudahkan mobilitas dan aktivitas para penghuninya.

Sebuah rumah inspirasi dibangun di Semarang sebagai upaya mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Rumah ini diharapkan menjadi pusat kegiatan dan pemberdayaan, serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.

Pengadilan Khusus Korupsi (PKY) pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus menerima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) untuk program magang KY Creative. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hukum acara pidana khusus korupsi dan praktik peradilan tipikor. Mahasiswa akan belajar langsung dari praktisi hukum di PKY selama satu bulan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berharap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat mencakup seluruh warga miskin di Jawa Tengah agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang menjalin kerjasama dengan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang untuk memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungannya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pengendalian gratifikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan transparan.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan program bantuan Rp 25 juta per RT akan direalisasikan. Program ini sempat diragukan beberapa pihak, namun Hevearita menegaskan bahwa anggaran sudah disiapkan dan akan dicairkan secara bertahap. Mekanisme pencairan akan dilakukan melalui proposal pengajuan dari masing-masing RT.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah dari Ayub Amali kepada Hari Wiwoho, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah lainnya. Dalam sambutannya, Dedy Yon menyampaikan harapannya untuk terus menjalin sinergi dan kerjasama yang baik dengan BPK.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menggratiskan retribusi penggunaan ruang publik untuk kegiatan warga. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik seperti balai kota dan lapangan. Warga hanya perlu mengajukan izin melalui aplikasi Simbangga atau secara langsung. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kegiatan positif dan meningkatkan interaksi sosial di masyarakat.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan akan merealisasikan bantuan operasional untuk RT dan PKK. Hal ini disampaikan setelah menerima banyak usulan dari masyarakat terkait pentingnya dukungan operasional bagi kedua lembaga tersebut. Bantuan operasional ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja RT dan PKK dalam melayani masyarakat.