Pemerintah Kota Semarang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya dengan menambah kuota peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD untuk 10 ribu warga kurang mampu.

Wali Kota Tegal menghadiri sarasehan kebangsaan yang diadakan di Gedung MPR, Jakarta.

Pemerintah Kota Semarang menanggung biaya kesehatan bagi 10 ribu warganya yang kurang mampu sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan.

Puluhan pedagang kaki lima (PKL) mendatangi kantor DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait larangan berjualan yang mereka alami.

Pemerintah Kota Semarang menjajaki kemungkinan pemanfaatan lahan barak militer untuk kepentingan publik, mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Hasanuddin dan Madukoro, Semarang, disinyalir tidak sesuai dengan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) terkait penataan ruang dan ketertiban umum.

Pemerintah Kota Semarang menambah anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp15 miliar guna memastikan layanan kesehatan terjangkau bagi seluruh warga.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang menggandeng Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah untuk memperkuat ketahanan wilayah dan mencegah penyebaran paham radikalisme.

Pemerintah Kota Semarang menunjukkan kesiapannya untuk mempererat hubungan kota kembar (sister city) dengan Nanjing, Tiongkok. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang pembangunan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah menekankan pentingnya peran desa dalam membangun kebangkitan nasional.