Kota Semarang mendapatkan penghargaan dari SETARA Institute atas komitmennya dalam mewujudkan Kota Inklusif, Toleran, dan Damai. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Gubernur Jawa Tengah berupaya merevitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelabuhan guna memacu ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala operasional dan meningkatkan daya saing pelabuhan.

Kota Semarang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Pionir Inklusi Sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kota Semarang dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas. Kota Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik bagi semua warga, tanpa terkecuali.

Pemerintah Kota Semarang membebaskan retribusi sewa sejumlah ruang publik untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan positif.

Pemerintah Kota Semarang memulai pembangunan rumah inklusif bagi penyandang disabilitas. Rumah ini dirancang dengan fasilitas khusus untuk memudahkan mobilitas dan aktivitas para penghuninya.

Sebuah rumah inspirasi dibangun di Semarang sebagai upaya mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Rumah ini diharapkan menjadi pusat kegiatan dan pemberdayaan, serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.

Pengadilan Khusus Korupsi (PKY) pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus menerima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) untuk program magang KY Creative. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hukum acara pidana khusus korupsi dan praktik peradilan tipikor. Mahasiswa akan belajar langsung dari praktisi hukum di PKY selama satu bulan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berharap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat mencakup seluruh warga miskin di Jawa Tengah agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang menjalin kerjasama dengan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang untuk memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungannya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pengendalian gratifikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan transparan.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan program bantuan Rp 25 juta per RT akan direalisasikan. Program ini sempat diragukan beberapa pihak, namun Hevearita menegaskan bahwa anggaran sudah disiapkan dan akan dicairkan secara bertahap. Mekanisme pencairan akan dilakukan melalui proposal pengajuan dari masing-masing RT.