Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menurunkan angka stunting melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak.

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjalin kerja sama untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Semarang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang, menandakan proses hukum memasuki babak baru.

Pemanfaatan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah pengguna secara signifikan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menolak gugatan yang diajukan terkait sengketa tata usaha negara di Kabupaten Kebumen. Putusan ini menguatkan kedudukan Pemkab Kebumen dalam perkara tersebut.

Wali Kota Semarang menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak untuk menekan angka stunting di wilayahnya.

Pemerintah Kota Semarang mengumumkan pencairan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) direncanakan pada bulan Juli 2025.

Anggota DPRD Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menekankan pentingnya mewujudkan toleransi sebagai program nyata dalam pembangunan kota, bukan hanya sekadar jargon.

Pemerintah Kota Semarang berupaya meningkatkan indeks kota toleran dengan menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis.

Masyarakat Kabupaten Semarang menyambut gembira kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang diharapkan dapat meringankan beban dan meningkatkan kesadaran membayar pajak.