Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua. Total bonus yang diberikan mencapai Rp 71 miliar. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan motivasi bagi para atlet untuk terus berprestasi.

Pemerintah Kota Semarang akan mulai mencairkan dana sebesar Rp25 juta untuk setiap RT di wilayahnya pada Juli 2025. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT. Hevearita Gunaryanti Rahayu, Plt Wali Kota Semarang, berharap dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Semarang dan mengikuti pengajian bersama warga binaan. Dalam kunjungannya, ia berharap warga binaan dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Kekecewaan mahasiswa atas pengesahan RUU TNI memicu rencana demonstrasi besar-besaran. Mereka menilai pengesahan RUU tersebut terburu-buru dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Beberapa poin krusial dalam RUU TNI yang disoroti antara lain terkait penempatan TNI di kementerian/lembaga, masa jabatan Panglima TNI, serta isu peradilan militer.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang TNI yang baru disahkan karena dinilai kontroversial dan berpotensi merugikan masyarakat sipil.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang berencana menggelar demonstrasi besar-besaran hari ini. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang yang dinilai kontroversial. Mereka akan menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Jawa Tengah.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menetapkan pendidikan dan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam masa kepemimpinannya. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kota Semarang menjadi perhatian utama.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan, menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat struktural yang baru dilantik. Ia berharap para pejabat dapat menjalankan amanah dengan baik dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Guntur juga mengingatkan agar pejabat menghindari pungli dan gratifikasi serta menjaga nama baik instansi.

Wajib pajak di Kota Semarang boleh bernapas lega. Pasalnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Semarang tahun 2025 dipastikan tidak naik. Bahkan, ada diskon 10 persen untuk wajib pajak yang taat membayar PBB tepat waktu.

Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fokus ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga Semarang. Berbagai program dan inisiatif akan diluncurkan untuk mencapai tujuan tersebut.