Pemerintah Kota Semarang memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menegaskan bahwa alokasi APBD di tingkat kecamatan tidak dikurangi. Ia memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan di wilayah masing-masing kecamatan. Hevearita juga mendorong camat dan lurah untuk mengoptimalkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) agar usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang memberikan pembebasan pajak PBB bagi warga yang memiliki tanah dan bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp250 juta. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini berlaku untuk tahun pajak 2023.

Pemerintah Kota Semarang tengah mempersiapkan kebijakan pro-rakyat terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pentingnya respon cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat didorong untuk aktif menyampaikan pengaduan sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan dan perbaikan layanan publik. Pemerintah daerah didesak untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan agar lebih efektif dan responsif.

Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk terus memprioritaskan sektor pendidikan dan pemerataan infrastruktur meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menekankan pentingnya kedua sektor tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai strategi dioptimalkan untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi beberapa kategori wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Pembebasan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut syarat dan ketentuan selengkapnya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk lebih peka dan responsif terhadap persoalan warga. Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah sejak dini, tanpa harus menunggu masalah tersebut viral di media sosial. Hevearita juga mendorong ASN untuk aktif turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat guna mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan secara efektif.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pemalang untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman dan informasi terkait penyusunan anggaran daerah. Diskusi berfokus pada strategi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Semarang sedang mempertimbangkan kembali rencana penerapan sekolah 6 hari belajar. Hal ini didasari oleh masukan dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menentukan langkah terbaik bagi dunia pendidikan di Kota Semarang.