Wali Kota Semarang tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena alasan kesehatan. Beliau dijadwalkan memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil langkah hukum terhadap Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait dugaan kasus korupsi. KPK telah mengantongi bukti-bukti yang cukup dan akan segera memproses kasus tersebut. Keputusan ini diambil setelah KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan suaminya, Eddy Rumpoko, telah dipanggil sebanyak empat kali namun tidak pernah hadir. Karena ketidakhadiran tersebut, KPK akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah tegas terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang kerap disapa Mbak Ita, setelah empat kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Ketidakhadiran Mbak Ita secara berturut-turut ini menimbulkan pertanyaan dan spekulasi […]

Warga Kalicari, Semarang, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Semarang dalam mengamankan aset lapangan olahraga di wilayah mereka. Pengamanan aset ini dinilai penting untuk menjaga fasilitas publik dan mencegah potensi konflik di masa mendatang. Warga berharap lapangan tersebut dapat terus dimanfaatkan untuk kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Warga Kalicari, Semarang, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang atas langkah-langkah yang diambil dalam mengamankan aset Lapangan Kalicari. Mereka merasa lega karena lapangan tersebut kini terlindungi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan pagar pembatas dianggap efektif mencegah penyalahgunaan lahan dan memberikan rasa aman.

Pemerintah Kota Semarang berhasil mempertahankan Lapangan Kalicari sebagai ruang terbuka publik setelah melewati proses hukum. Lapangan ini akan terus dimanfaatkan untuk kegiatan warga dan olahraga. Rencana pembangunan tempat ibadah di lokasi tersebut telah dibatalkan.

Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.

Pemerintah Kota Semarang masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah pusat dalam mengoptimalkan belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

DPRD Kota Semarang mendorong agar Pasar Dargo difungsikan kembali sebagai pusat ekonomi rakyat, bukan tempat hiburan. Kondisi Pasar Dargo saat ini dinilai kurang optimal dan perlu revitalisasi agar bisa meningkatkan perekonomian pedagang dan masyarakat sekitar.