Rumah Pelita Kota Semarang yang merupakan shelter bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) dinilai berhasil dalam menjalankan fungsinya dan dipandang Sesmenduk (Sekretaris Menteri Dalam Negeri) sebagai role model nasional. Keberhasilan ini terlihat dari sistem pembinaan yang terintegrasi, melibatkan berbagai unsur, serta fokus pada pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan. Hal ini menjadikan Rumah Pelita Semarang layak untuk diadopsi oleh daerah lain dalam menangani permasalahan sosial kemasyarakatan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan pelayanan publik yang berkualitas melalui penandatanganan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran pegawai dan diharapkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian.

Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Pijar Foundation untuk mendukung startup dalam menciptakan solusi inovatif bagi permasalahan stunting dan banjir di kota tersebut. Program akselerasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan berkelanjutan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang telah mengembalikan dana pensiun sebesar Rp85 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang. Pengembalian dana ini merupakan hasil penyelesaian kasus korupsi dana pensiun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan dua tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kedua tersangka tersebut diduga terlibat dalam pengaturan pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2022.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang menggelar penyuluhan kepada juru parkir untuk meningkatkan pelayanan parkir elektronik. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sistem, penggunaan aplikasi, dan tata cara transaksi nontunai, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan profesionalisme juru parkir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Mijen, Semarang, Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Semarang telah mengambil langkah antisipasi menghadapi dampak cuaca ekstrem di berbagai objek wisata. Beberapa tindakan yang dilakukan antara lain pemantauan cuaca secara intensif, penyiapan posko siaga, penebangan pohon rawan tumbang, dan imbauan kepada pengelola serta wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) dan suaminya, Alfe Haris, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), dan suaminya, Alfriandi, terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan tersebut menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan penahanan langsung keduanya.