Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat menangani limpasan air di kawasan Dinar Indah, Meteseh, Tembalang, yang terjadi akibat hujan deras. Upaya penanganan meliputi pembersihan saluran air dan normalisasi sungai untuk memastikan air surut dengan cepat dan mencegah dampak lebih lanjut bagi warga.

Situs web PPID Kota Semarang menyediakan Daftar Informasi Setiap Saat yang memuat berbagai informasi publik mencakup profil, visi misi, struktur organisasi, program, kegiatan, produk hukum, anggaran, laporan keuangan, layanan publik, informasi perencanaan, hingga informasi kepegawaian Pemerintah Kota Semarang, yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan transparan.

Website PPID Kota Semarang menyediakan daftar informasi serta merta, meliputi informasi tentang bencana alam, keadaan darurat, pelayanan publik, dan informasi penting lainnya yang perlu diketahui masyarakat secara cepat dan tepat. Informasi tersebut disajikan secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi publik di Kota Semarang.

Dugaan keterlibatan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Semarang disayangkan banyak pihak. Tindakan tersebut dianggap mencoreng nama baik Pemerintah Kota Semarang, terutama karena skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Semarang sedang tinggi.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, kembali absen dari panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan di Pemerintah Kota Semarang. KPK berencana melakukan penjemputan paksa jika Mbak Ita kembali mangkir dari panggilan berikutnya.

Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih skor tinggi dalam pencegahan korupsi, mencapai 95,07 dari target 77,5, yang menempatkannya pada level maturitas SPIP level 3. Namun, prestasi ini tercoreng oleh kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Penahanan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya, Alwin Basri, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 8 Mei 2023. Keduanya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Alasan ketidakhadiran Hevearita adalah karena ada kegiatan kunjungan kerja ke luar kota, sementara suaminya berhalangan hadir karena ada urusan pekerjaan. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pemerintah Kota Semarang. Kedua tersangka tersebut ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

Wali Kota Semarang dan suaminya terancam penangkapan setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik kepolisian. Ketidakhadiran mereka terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi.