Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang resmi meluncurkan publikasi Kota Semarang Dalam Angka 2024. Publikasi ini menyajikan beragam data statistik Kota Semarang dari berbagai sektor. Data ini diharapkan dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data bagi pemerintah dan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan langkah hukum terkait kasus dugaan suap pungutan liar (pungli) di Pemerintah Kota Semarang. Pekan ini akan menjadi penentu status hukum Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang telah dimintai klarifikasi oleh KPK. KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini. Keputusan mengenai langkah hukum selanjutnya akan diambil setelah proses pengumpulan bukti dan analisis selesai. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan.

Nur Arifah terpilih sebagai Wakil Bupati Semarang mendampingi Bupati terpilih Ngesti Nugraha. Ia merupakan seorang pengusaha yang lahir di Demak dan aktif dalam berbagai organisasi sosial. Keberhasilannya dalam Pilkada Semarang 2024 menjadikannya sorotan publik. Artikel ini akan mengulas profil Nur Arifah, perjalanan karir, dan visinya untuk Kabupaten Semarang.

Kirab budaya dan pentas kesenian tradisional memeriahkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Semarang periode 2021-2026. Ribuan warga antusias menyaksikan acara tersebut yang menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya lokal. Acara ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Semarang.

Agustina Iswar, calon Wali Kota Semarang, telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan pelantikannya. Ia menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan fokus pada program-program prioritas bagi warga Semarang. Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi berbagai aspek untuk memastikan kondisi fisik dan mentalnya prima.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengambil langkah hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Semarang. KPK telah mengantongi bukti-bukti awal dan akan segera meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Walikota Semarang belum memberikan komentar terkait hal ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil tindakan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tindakan tersebut akan diambil pekan ini setelah KPK memeriksa Hevearita sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, pada Senin (15/5).

Meskipun terbukti melakukan pemerasan, oknum polisi di Semarang tidak dipecat, melainkan dimutasi dan didemosi. Sanksi ini dianggap sudah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Propam Polda Jateng memastikan telah memproses kasus ini sesuai prosedur.

Wali Kota Semarang tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena alasan kesehatan. Beliau dijadwalkan memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil langkah hukum terhadap Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait dugaan kasus korupsi. KPK telah mengantongi bukti-bukti yang cukup dan akan segera memproses kasus tersebut. Keputusan ini diambil setelah KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam.