Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan langkah besar dalam penanganan kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Semarang. KPK telah menetapkan Wali Kota Semarang sebagai tersangka dan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Gebrakan yang disiapkan KPK diharapkan dapat membongkar modus operandi dan aliran dana dalam kasus ini.

Upaya efisiensi anggaran di Kota Semarang mulai terasa. Sejumlah kantor pemerintahan dilaporkan mengurangi penggunaan penerangan, sehingga terlihat lebih gelap. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran listrik dan mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih prioritas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan BRI Kantor Wilayah Semarang berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam layanan keuangan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program pemerintah. Keduanya sepakat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Komisi C DPRD Kota Semarang menanggapi keluhan masyarakat terkait banyaknya jalan berlubang di Kota Semarang. Mereka mendorong perbaikan jalan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu, Komisi C juga meminta pemerintah kota untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

DPRD Kota Semarang mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk lebih responsif dalam menangani kerusakan jalan di wilayah tersebut. Banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan rusak menjadi perhatian serius, terutama menjelang musim hujan yang dapat memperparah kondisi dan membahayakan pengguna jalan. Dewan meminta DPU untuk segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin agar infrastruktur jalan tetap optimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Berbagai potensi PAD diidentifikasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan hingga tahun 2029. Strategi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tahun 2029. Identifikasi ini bertujuan untuk optimalisasi dan peningkatan PAD melalui berbagai sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Semarang mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap semangat dan produktif meskipun di tengah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut diberlakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin, melakukan kunjungan silaturahmi ke Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan memberikan motivasi kepada para pegawai BHP Semarang. Yuspahruddin menekankan pentingnya pelayanan publik yang prima dan integritas dalam menjalankan tugas.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, telah empat kali absen dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ia tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro, Semarang, karena kelelahan. KPK berencana untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan.