Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, hari ini. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat tersangka kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang, termasuk Wali Kota Semarang, untuk diperiksa. Pemanggilan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi manipulasi data dan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, tidak hadir sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-477. Ketidakhadirannya tersebut terjadi setelah permohonan praperadilan yang diajukannya terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Semarang ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Pemerintah Kota Semarang meluncurkan 10 inovasi baru yang disebut "Kandri" untuk meningkatkan pariwisata lokal. Inovasi tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain transportasi, kuliner, akomodasi, dan pemasaran digital, dengan tujuan menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik, mudah diakses, dan berkesan bagi wisatawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, atau yang akrab disapa Mbak Ita, setelah kalah dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

DPRD Kabupaten Semarang resmi menetapkan Ngesti Nugraha dan Basari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2021-2026. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dilakukan melalui rapat paripurna istimewa.

Wali Kota Semarang tidak terlihat di Balai Kota setelah permohonan praperadilannya ditolak oleh pengadilan. Aktivitas di Balai Kota Semarang berjalan seperti biasa meskipun Wali Kota tidak hadir. Belum ada keterangan resmi mengenai keberadaan dan aktivitas Wali Kota.

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang kembali membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua. Pendaftaran dibuka untuk tenaga teknis dan kesehatan, dengan beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan oleh calon pelamar. Kesempatan ini menjadi peluang bagi tenaga honorer yang belum lolos seleksi sebelumnya. Simak informasi selengkapnya mengenai ketentuan dan persyaratan pendaftaran PPPK gelombang 2 di Kota Semarang.

Penetapan Wali Kota Semarang terpilih tertunda karena adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Pendaftaran dibuka untuk tenaga kesehatan dan guru. Pelamar diimbau untuk memperhatikan jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan BKPP Kota Semarang.