Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 23 Agustus 2023 hingga Februari 2024. Perpanjangan pencegahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi tengah memeriksa masa berlaku pencekalan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita. Pemeriksaan ini dilakukan berkaitan dengan permintaan pencegahan ke luar negeri yang sebelumnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Wali Kota Semarang tahun 2024. Bawaslu telah menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan menjelaskan proses pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan Pilwali. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat menangani limpasan air di kawasan Dinar Indah, Meteseh, Tembalang, yang terjadi akibat hujan deras. Upaya penanganan meliputi pembersihan saluran air dan normalisasi sungai untuk memastikan air surut dengan cepat dan mencegah dampak lebih lanjut bagi warga.

Situs web PPID Kota Semarang menyediakan Daftar Informasi Setiap Saat yang memuat berbagai informasi publik mencakup profil, visi misi, struktur organisasi, program, kegiatan, produk hukum, anggaran, laporan keuangan, layanan publik, informasi perencanaan, hingga informasi kepegawaian Pemerintah Kota Semarang, yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan transparan.

Website PPID Kota Semarang menyediakan daftar informasi serta merta, meliputi informasi tentang bencana alam, keadaan darurat, pelayanan publik, dan informasi penting lainnya yang perlu diketahui masyarakat secara cepat dan tepat. Informasi tersebut disajikan secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi publik di Kota Semarang.

Dugaan keterlibatan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Semarang disayangkan banyak pihak. Tindakan tersebut dianggap mencoreng nama baik Pemerintah Kota Semarang, terutama karena skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Semarang sedang tinggi.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, kembali absen dari panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan di Pemerintah Kota Semarang. KPK berencana melakukan penjemputan paksa jika Mbak Ita kembali mangkir dari panggilan berikutnya.

Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih skor tinggi dalam pencegahan korupsi, mencapai 95,07 dari target 77,5, yang menempatkannya pada level maturitas SPIP level 3. Namun, prestasi ini tercoreng oleh kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Penahanan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.