Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan apresiasi kepada Kelurahan Petompon, Semarang, atas keberhasilannya menjadi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Predikat ini diberikan karena Kelurahan Petompon dinilai telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, serta menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak-hak mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, menunjuk Kelurahan Petompon, Semarang, sebagai proyek percontohan program Ruang Bersama Indonesia. Program ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, serta mendorong pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup mereka melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penandatanganan komitmen bersama. Upaya ini melibatkan seluruh jajaran, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawal Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dilaporkan menghalangi sejumlah wartawan yang hendak mewawancarai Wali Kota usai menghadiri acara pelantikan pengurus Partai Nasdem di Kota Semarang. Aksi pengawal tersebut menuai kritik dari kalangan jurnalis karena dianggap membatasi akses informasi dan melanggar kebebasan pers.

Rumah Pelita Kota Semarang yang merupakan shelter bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) dinilai berhasil dalam menjalankan fungsinya dan dipandang Sesmenduk (Sekretaris Menteri Dalam Negeri) sebagai role model nasional. Keberhasilan ini terlihat dari sistem pembinaan yang terintegrasi, melibatkan berbagai unsur, serta fokus pada pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan. Hal ini menjadikan Rumah Pelita Semarang layak untuk diadopsi oleh daerah lain dalam menangani permasalahan sosial kemasyarakatan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan pelayanan publik yang berkualitas melalui penandatanganan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran pegawai dan diharapkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian.

Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Pijar Foundation untuk mendukung startup dalam menciptakan solusi inovatif bagi permasalahan stunting dan banjir di kota tersebut. Program akselerasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan berkelanjutan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang telah mengembalikan dana pensiun sebesar Rp85 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang. Pengembalian dana ini merupakan hasil penyelesaian kasus korupsi dana pensiun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan dua tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kedua tersangka tersebut diduga terlibat dalam pengaturan pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2022.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang menggelar penyuluhan kepada juru parkir untuk meningkatkan pelayanan parkir elektronik. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sistem, penggunaan aplikasi, dan tata cara transaksi nontunai, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan profesionalisme juru parkir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.