Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya, Alwin Basri, kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri, untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Pemanggilan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa serta lelang pekerjaan di Pemerintah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri untuk Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Perpanjangan ini dilakukan dalam rangka pendalaman penyidikan kasus dugaan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri untuk Wali Kota Semarang, Hegesti Nusantari Gunaryanti Viriawan dan suaminya, Alfe Haris, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintah Kota Semarang. Perpanjangan pencegahan ini berlaku selama enam bulan terhitung sejak 13 Januari 2025.

Sebuah baliho bergambar Presiden Joko Widodo terpasang di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Baliho tersebut menampilkan potret Jokowi mengenakan kemeja putih dan peci hitam, disertai tulisan tertentu.

Sebuah studi baru menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk memprediksi risiko kematian seseorang dalam satu tahun dengan akurasi yang mencengangkan. Model AI yang dilatih dengan data kesehatan rutin, termasuk informasi demografis dan hasil tes darah, mampu mengidentifikasi pola yang tidak terlihat oleh metode tradisional, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model berbasis risiko klinis yang sudah ada. Meskipun menjanjikan, para peneliti menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme di balik prediksi AI dan memastikan penerapannya yang bertanggung jawab dan etis di masa mendatang.

Bawaslu Kota Semarang memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang pada tahun 2024. Keterangan tersebut berkaitan dengan gelar perkara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bawaslu.

Sidang praperadilan yang diajukan oleh suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda. Penundaan ini disebabkan karena pihak termohon, yakni KPK, tidak hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan terkait perselisihan hasil pemilihan. Hal ini disampaikan Bawaslu menyusul adanya potensi sengketa yang mungkin timbul pasca pemilihan. Bawaslu berkomitmen untuk bersikap transparan dan profesional dalam menangani setiap perselisihan yang diajukan, serta akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang melakukan gerakan tanam serentak tanaman pengganti beras seperti jagung, sorgum, dan umbi-umbian di 19 kecamatan. Gerakan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global dan mendukung program pemerintah dalam diversifikasi pangan.