Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alfe Haris Hantoro ke luar negeri. Perpanjangan pencegahan ini terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta Tunjangan Hari Raya (THR) di Pemerintah Kota Semarang.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa perpanjangan pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses penyidikan yang sedang berjalan. KPK membutuhkan keterangan dari keduanya untuk melengkapi berkas perkara.

Pencegahan ke luar negeri merupakan salah satu upaya KPK untuk memastikan kelancaran proses penyidikan. Dengan mencegah subjek penyidikan bepergian ke luar negeri, KPK dapat lebih mudah memanggil dan memeriksa mereka sesuai kebutuhan.

Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Alfe Haris Hantoro sebelumnya telah dicegah ke luar negeri sejak Mei 2025. Perpanjangan masa pencegahan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KPK menduga Wali Kota Semarang dan suaminya terlibat dalam praktik suap terkait pengadaan barang dan jasa serta pemberian THR. Dugaan keterlibatan mereka masih dalam tahap penyidikan dan KPK terus mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepala daerah dan menimbulkan keresahan di masyarakat. KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel.

Perpanjangan pencegahan ke luar negeri bagi Wali Kota Semarang dan suaminya ini merupakan langkah penting dalam proses penyidikan. KPK berharap dengan langkah ini, pengumpulan bukti dan keterangan dapat berjalan lebih efektif.

Proses penyidikan masih terus berlanjut dan KPK akan terus memperbarui informasi terkait perkembangan kasus ini kepada publik. KPK juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses hukum yang sedang berjalan.

KPK menegaskan bahwa setiap orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada pengecualian, termasuk bagi pejabat publik. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.

KPK berharap perpanjangan pencegahan ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. KPK berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Masyarakat diharapkan untuk terus mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi. Partisipasi publik sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

KPK akan terus bekerja keras untuk mengungkap kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan. Keadilan bagi masyarakat adalah prioritas utama KPK.