Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hendi Prio Santoso, suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita. Gugatan ini terkait penetapan Hendi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menegaskan bahwa KPK menghormati langkah hukum yang diambil oleh Hendi. Ia juga menekankan bahwa KPK telah menjalankan prosedur hukum yang berlaku dalam proses penyidikan kasus ini. Semua bukti yang dikumpulkan telah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat.

Ali Fikri menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hendi didasarkan pada bukti-bukti yang cukup. KPK telah menemukan dua alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Bukti-bukti tersebut meliputi keterangan saksi, dokumen, dan petunjuk lainnya yang saling menguatkan.

Lebih lanjut, Ali Fikri memaparkan bahwa KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Keterangan para saksi tersebut memperkuat dugaan keterlibatan Hendi dalam kasus suap ini. KPK juga telah menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menjadi objek suap.

KPK optimistis dapat memenangkan gugatan praperadilan ini. Keyakinan ini didasarkan pada kekuatan bukti yang dimiliki KPK dan prosedur hukum yang telah dijalankan dengan cermat. KPK juga telah menyiapkan tim hukum yang handal untuk menghadapi persidangan praperadilan.

Ali Fikri menambahkan bahwa KPK berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. KPK juga berharap agar proses praperadilan dapat berjalan secara objektif dan transparan.

Kasus dugaan suap ini bermula dari laporan masyarakat. Setelah melakukan penyelidikan, KPK menemukan indikasi adanya praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. Nilai suap yang diduga diterima oleh Hendi mencapai ratusan juta rupiah.

KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. KPK juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan adanya gugatan praperadilan ini, KPK berharap dapat membuktikan di pengadilan bahwa penetapan tersangka terhadap Hendi sudah sesuai prosedur dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. KPK juga berharap agar masyarakat dapat mengawal proses hukum ini hingga tuntas.

KPK berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi. KPK juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Proses hukum yang transparan dan akuntabel merupakan kunci dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. KPK berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menghindari perbuatan korupsi.