Dua anggota polisi di Semarang dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan demosi setelah terbukti melakukan pemerasan terhadap seorang warga. Sanksi demosi diberikan dengan masa hukuman bervariasi, yaitu 7 dan 8 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan tindakan pemerasan tersebut kepada pihak berwajib.

Dua oknum anggota polisi yang menjadi tersangka kasus pemerasan di Semarang menjalani sidang kode etik. Keduanya terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kondisi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang sepi membuat para tenant merugi. Mereka mengeluhkan minimnya penumpang yang berdampak pada pendapatan mereka. Beberapa tenant bahkan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ramainya bandara sebelum pandemi. Para tenant berharap ada solusi dari pengelola bandara untuk mengatasi masalah ini.

Agustina Iswar, calon Wali Kota Semarang, telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan pelantikannya. Ia menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan fokus pada program-program prioritas bagi warga Semarang. Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi berbagai aspek untuk memastikan kondisi fisik dan mentalnya prima.

Seorang santri di Semarang tewas tenggelam saat berusaha menyelamatkan temannya. Meskipun tidak bisa berenang, ia nekat terjun ke sungai untuk menolong.

Dua anggota Polrestabes Semarang telah didemosi karena terlibat dalam kasus pemerasan terhadap seorang warga. Keduanya terbukti melanggar kode etik kepolisian dan saat ini sedang menjalani proses hukum internal. Propam Polrestabes Semarang berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengambil langkah hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Semarang. KPK telah mengantongi bukti-bukti awal dan akan segera meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Walikota Semarang belum memberikan komentar terkait hal ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil tindakan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tindakan tersebut akan diambil pekan ini setelah KPK memeriksa Hevearita sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, pada Senin (15/5).

Meskipun terbukti melakukan pemerasan, oknum polisi di Semarang tidak dipecat, melainkan dimutasi dan didemosi. Sanksi ini dianggap sudah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Propam Polda Jateng memastikan telah memproses kasus ini sesuai prosedur.

Seorang penjaga toko emas di Semarang diduga menjadi korban gendam. Pelaku berpura-pura membeli dan berbicara dengan bahasa campur aduk untuk mengalihkan perhatian korban. Akibatnya, sejumlah perhiasan emas raib dibawa kabur pelaku. Polisi sedang menyelidiki kasus ini.