Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menjelang tahun 2025, Pemkot Semarang tengah menggodok kebijakan pro-rakyat yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Salah satu wacana yang mengemuka adalah pemberian diskon atau pengurangan tarif PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, juga dikaji kemungkinan pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat membayar PBB tepat waktu. Skema dan besaran insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan keringanan dalam pembayaran PBB, diharapkan masyarakat dapat mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Pemerintah Kota Semarang juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dalam pembayaran PBB. Digitalisasi sistem pembayaran PBB diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Masyarakat dapat membayar PBB secara online, sehingga lebih praktis dan efisien.

Selain itu, sosialisasi terkait kebijakan dan tata cara pembayaran PBB juga akan terus digencarkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.