Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi manipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) non tunai di Kota Semarang.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penyaluran bansos. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan indikasi adanya praktik korupsi yang melibatkan Wali Kota Semarang.

KPK menduga Hevearita melakukan manipulasi data penerima bansos untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Modus yang diduga digunakan adalah memasukkan nama-nama yang tidak berhak ke dalam daftar penerima bansos.

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, KPK menetapkan Hevearita sebagai tersangka. Ia kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Usai menjalani pemeriksaan, KPK memutuskan untuk menahan Hevearita. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Penahanan Wali Kota Semarang ini tentu saja menjadi sorotan publik. Kasus ini menunjukkan masih adanya potensi korupsi dalam penyaluran bantuan sosial yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan.

KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan. Masyarakat pun berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana publik.