Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan akan memutuskan hasil sidang praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita, pada Rabu (19/4/2023).

Praperadilan ini diajukan Mbak Ita terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di Pemerintah Kota Semarang.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Mbak Ita sebagai tersangka bersama dengan sejumlah pihak lainnya. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya telah menjerat beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam permohonan praperadilannya, Mbak Ita mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka oleh KPK. Kuasa hukum Mbak Ita berpendapat bahwa penetapan tersangka tersebut tidak didasari bukti yang cukup dan prosedur yang benar.

Selama proses persidangan, kedua belah pihak, baik dari pihak Mbak Ita maupun KPK, telah menyampaikan argumen dan bukti-bukti di hadapan hakim. Pihak Mbak Ita menekankan kurangnya bukti yang kuat untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Sementara itu, KPK meyakini bahwa penetapan tersangka Mbak Ita telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup. KPK juga telah menghadirkan sejumlah saksi dan ahli untuk memperkuat argumennya.

Sidang praperadilan ini telah berlangsung selama beberapa hari dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak.

Publik menantikan keputusan hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan ini. Putusan tersebut akan menentukan langkah hukum selanjutnya, baik bagi Mbak Ita maupun KPK.

Apabila hakim mengabulkan permohonan praperadilan, maka status tersangka Mbak Ita akan gugur. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, maka proses hukum terhadap Mbak Ita akan dilanjutkan oleh KPK.

Keputusan hakim dalam sidang praperadilan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyeret nama kepala daerah. Publik berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan akuntabel.

Putusan praperadilan ini juga akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan proses penetapan tersangka oleh KPK.