Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan program bantuan Rp 25 juta per RT akan direalisasikan. Program ini sempat diragukan beberapa pihak, namun Hevearita menegaskan bahwa anggaran sudah disiapkan dan akan dicairkan secara bertahap. Mekanisme pencairan akan dilakukan melalui proposal pengajuan dari masing-masing RT.

Pemerintah Kota Semarang melakukan efisiensi APBD dengan memangkas anggaran makan minum dan kunjungan kerja. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa pos anggaran lain juga ikut diefisiensikan, terutama belanja yang dianggap tidak terlalu penting.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memperbolehkan kegiatan study tour sekolah dengan syarat pengawasan ketat, berbeda dengan Dedi Mulyadi yang melarangnya. Hevearita menekankan pentingnya transparansi anggaran dan memastikan kegiatan study tour benar-benar memberikan manfaat edukasi bagi siswa. Syarat lain yang ditekankan adalah persetujuan orang tua dan kesesuaian study tour dengan kurikulum pendidikan.

Program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ditiadakan tahun ini karena alasan efisiensi anggaran. Pemerintah mengalihkan anggaran tersebut untuk program mudik gratis sepeda motor dengan kereta api dan bus yang diklaim lebih efektif dan diminati masyarakat. Meskipun ditiadakan, Kementerian Perhubungan tetap menyediakan alternatif angkutan mudik laut dengan tarif terjangkau bagi masyarakat yang ingin membawa serta kendaraannya.

Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang menerima kunjungan kerja Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itjen TNI dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan program kerja dan anggaran Triwulan I Tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Lanal Semarang.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, akan segera merealisasikan program bantuan Rp25 juta per RT. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan di tingkat akar rumput. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produktif, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi warga.

Refocusing anggaran di Kabupaten Semarang berdampak pada pemangkasan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp9 miliar. Pembangunan jalan tembus Sumowono-Boja menjadi salah satu proyek yang terdampak penundaan. DPU Kabupaten Semarang berupaya memaksimalkan anggaran yang ada untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah ada.

Upaya peningkatan status jalan provinsi ruas Cepu-Doplang-Randublatung-Banjarejo di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, belum membuahkan hasil. Kendala anggaran menjadi hambatan utama dalam realisasi peningkatan status jalan tersebut. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang dikeluhkan masyarakat, terutama saat musim hujan. Pemerintah daerah berharap perbaikan dan peningkatan status jalan dapat segera terealisasi untuk memperlancar aksesibilitas dan perekonomian masyarakat.

Wali Kota Semarang dan suaminya diduga terlibat dalam pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan serta penunjukan pemenang tender proyek. Dugaan ini muncul dari pengakuan beberapa saksi. Modus yang digunakan adalah dengan meminta fee proyek. KPK masih mendalami kasus ini.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar demonstrasi menuntut efisiensi anggaran dan transparansi pemerintah daerah. Mereka menyoroti beberapa pos anggaran yang dinilai tidak efektif dan rawan korupsi. Aksi berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Tengah.