Anggaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang mengalami pemangkasan sebesar Rp87 miliar. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada penanganan infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat. DPU akan memprioritaskan penanganan jalan dengan kerusakan parah dan mengoptimalkan anggaran yang ada.

Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang diwarnai dengan aksi simbolik pembuangan kotoran sapi di gerbang DPRD Jateng. Mereka menolak efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Mahasiswa di Semarang dan Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa menolak efisiensi anggaran pendidikan. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Di Semarang, mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Tengah, sementara di Bangka Belitung, aksi digelar di depan kantor gubernur.

Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.

Pemerintah Kota Semarang masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah pusat dalam mengoptimalkan belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Upaya efisiensi anggaran di Kota Semarang mulai terasa. Sejumlah kantor pemerintahan dilaporkan mengurangi penggunaan penerangan, sehingga terlihat lebih gelap. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran listrik dan mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih prioritas.

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Semarang mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap semangat dan produktif meskipun di tengah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut diberlakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

RRI Semarang melakukan efisiensi anggaran dengan menonaktifkan sejumlah frekuensi siaran di beberapa wilayah. Langkah ini diambil sebagai respons atas kenaikan tarif listrik dan kebutuhan efisiensi operasional. Meski beberapa frekuensi dinonaktifkan, RRI Semarang memastikan layanan siaran tetap dapat diakses melalui frekuensi lain dan platform digital.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak di Kota Semarang tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan mengingat kedua permasalahan tersebut merupakan prioritas yang perlu segera ditangani demi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Anggota DPRD Kota Semarang menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mengatasi permasalahan banjir […]

Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 telah dibahas. Raperda ini memuat target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan Kota Semarang di tahun 2025. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan di berbagai sektor.