Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan melekat dalam tahapan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Pengawasan tersebut meliputi seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penerimaan hasil verifikasi persyaratan calon oleh KPU Kota Semarang hingga pengumuman dan penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pilkada. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhindar dari pelanggaran.

Bawaslu Kota Semarang memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang pada tahun 2024. Keterangan tersebut berkaitan dengan gelar perkara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan terkait perselisihan hasil pemilihan. Hal ini disampaikan Bawaslu menyusul adanya potensi sengketa yang mungkin timbul pasca pemilihan. Bawaslu berkomitmen untuk bersikap transparan dan profesional dalam menangani setiap perselisihan yang diajukan, serta akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kota Semarang menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Semarang tahun 2024. Kehadiran Bawaslu dalam sidang tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsinya dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu, termasuk proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Wali Kota Semarang tahun 2024. Bawaslu telah menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan menjelaskan proses pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan Pilwali. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang.