Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Semarang Melawan menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Uniknya, massa membawa kotoran hewan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar aksi demonstrasi. Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap sejumlah isu nasional, menilai kondisi Indonesia sedang sekarat. Tuntutan mereka mencakup penolakan terhadap kenaikan harga BBM, pelemahan KPK, hingga RUU KUHP yang kontroversial.

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Semarang. Mereka menyuarakan keresahan atas kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi ini menyebabkan kemacetan di sekitar Balaikota. Mahasiswa membawa spanduk dan poster serta berorasi secara bergantian. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga tersebut.

Ribuan personel kepolisian di Semarang disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi dan diminta untuk tidak terprovokasi oleh massa aksi. Kapolrestabes Semarang menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menghadapi massa.

Ribuan personel polisi disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi #IndonesiaGelap di Kota Semarang. Demo tersebut menyoroti sejumlah isu, termasuk kenaikan harga BBM dan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Polisi juga mengimbau massa untuk berdemonstrasi secara damai dan tertib.

Pompa air yang seharusnya menjadi andalan dalam menghadapi banjir di Tambakrejo, Semarang, ternyata tidak berfungsi optimal. Ketidakberdayaan pompa tersebut disebabkan oleh ketiadaan bahan bakar minyak (BBM).

Semarang - Sebuah gudang di Tegalrejo, Kemijen, Kota Semarang yang sebelumnya diduga terkait dengan penimbunan BBM jenis solar bersubsidi, ternyata tidak memiliki kaitan dengan dugaan tersebut. Hal ini terungkap setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang. Awalnya, gudang tersebut dicurigai sebagai tempat penyimpanan solar bersubsidi secara ilegal. Kecurigaan ini muncul karena adanya aktivitas yang […]

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan akan bekerja secara independen serta transparan untuk mengusut tuntas kasus tersebut demi menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan publik.