Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun 2023. Ini merupakan kali ke-14 secara berturut-turut Pemprov Jateng mendapatkan predikat tersebut.

Bupati Kudus, HM Hartopo, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kudus terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hartopo berharap laporan keuangan tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya.

Gubernur Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kerjasama ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah dari Ayub Amali kepada Hari Wiwoho, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah lainnya. Dalam sambutannya, Dedy Yon menyampaikan harapannya untuk terus menjalin sinergi dan kerjasama yang baik dengan BPK.