Aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Semarang berakhir ricuh. Bentrokan terjadi antara demonstran dan aparat kepolisian, mengakibatkan penangkapan lima orang demonstran. BEM Universitas Semarang mengecam tindakan represif aparat dan menuntut pembebasan demonstran. Mereka menilai RUU TNI berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Seorang sopir mobil komando dalam demonstrasi penolakan Perppu Cipta Kerja di Semarang mengaku tidak tahu menahu soal isi tuntutan. Ia hanya diminta mengantar mobil ke lokasi demonstrasi.

Kekecewaan mahasiswa atas pengesahan RUU TNI memicu rencana demonstrasi besar-besaran. Mereka menilai pengesahan RUU tersebut terburu-buru dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Beberapa poin krusial dalam RUU TNI yang disoroti antara lain terkait penempatan TNI di kementerian/lembaga, masa jabatan Panglima TNI, serta isu peradilan militer.

Lima orang peserta demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) ditangkap oleh aparat kepolisian di Semarang. Mereka diduga melakukan perusakan fasilitas umum dan melawan petugas saat aksi berlangsung. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk cat semprot dan spanduk. Kelima orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Semarang berakhir ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi yang mencoba menerobos barikade pengamanan.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang TNI yang baru disahkan karena dinilai kontroversial dan berpotensi merugikan masyarakat sipil.

Polisi memberikan klarifikasi terkait penangkapan peserta demonstrasi penolakan Undang-Undang TNI di Semarang. Mereka menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran hukum.

Ratusan driver ojol di Semarang menggelar aksi demo menolak kebijakan baru Grab, Akses Hemat, yang dinilai merugikan para mitra pengemudi. Mereka menuntut agar Grab meninjau ulang kebijakan tersebut dan berdialog dengan perwakilan driver untuk mencari solusi bersama. Aksi unjuk rasa ini menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Semarang.

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Semarang menggelar demonstrasi menuntut penghapusan layanan akses hemat. Mereka berpendapat layanan tersebut merugikan karena tarif yang terlalu rendah. Aksi unjuk rasa ini menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Semarang.

Ratusan pengemudi ojek online Grab di Semarang menggelar demonstrasi di kantor manajemen, memprotes kebijakan baru yang dianggap merugikan pendapatan mereka. Mereka menuntut manajemen untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membuka dialog untuk mencari solusi bersama.