Wacana mengembalikan peran TNI di ranah sipil kembali mengemuka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran reformasi TNI yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Berbagai pihak mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme TNI dan fokus pada tugas pokoknya dalam pertahanan negara. Bagaimana wacana ini dikaji dan apa implikasinya bagi demokrasi Indonesia?

Aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Semarang berakhir ricuh. Bentrokan terjadi antara demonstran dan aparat kepolisian, mengakibatkan penangkapan lima orang demonstran. BEM Universitas Semarang mengecam tindakan represif aparat dan menuntut pembebasan demonstran. Mereka menilai RUU TNI berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang TNI yang baru disahkan karena dinilai kontroversial dan berpotensi merugikan masyarakat sipil.

Pengawal Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dilaporkan menghalangi sejumlah wartawan yang hendak mewawancarai Wali Kota usai menghadiri acara pelantikan pengurus Partai Nasdem di Kota Semarang. Aksi pengawal tersebut menuai kritik dari kalangan jurnalis karena dianggap membatasi akses informasi dan melanggar kebebasan pers.