RRI Semarang melakukan efisiensi anggaran dengan menonaktifkan sejumlah frekuensi siaran di beberapa wilayah. Langkah ini diambil sebagai respons atas kenaikan tarif listrik dan kebutuhan efisiensi operasional. Meski beberapa frekuensi dinonaktifkan, RRI Semarang memastikan layanan siaran tetap dapat diakses melalui frekuensi lain dan platform digital.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan akan bekerja secara independen serta transparan untuk mengusut tuntas kasus tersebut demi menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan publik.