Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pemalang untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman dan informasi terkait penyusunan anggaran daerah. Diskusi berfokus pada strategi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Semarang dinilai lamban dalam menangani kasus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) palsu. Ketidaktegasan ini disoroti oleh anggota DPRD Kabupaten Semarang yang mendesak adanya tindakan konkret dan audit menyeluruh terhadap proses perizinan. Kejadian ini berpotensi merugikan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal di dinas terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk segera mengkaji jalur Silayur yang rawan kecelakaan. Kondisi jalan yang sempit, menanjak, dan berkelok dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan besar. Kajian diharapkan menghasilkan solusi untuk meningkatkan keselamatan di jalur tersebut.

Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang diwarnai dengan aksi simbolik pembuangan kotoran sapi di gerbang DPRD Jateng. Mereka menolak efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

DPRD Kota Semarang memaparkan sejumlah capaian kinerja Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, selama memimpin. Beberapa capaian tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), revitalisasi Kota Lama Semarang, pembangunan infrastruktur seperti normalisasi Banjir Kanal Timur, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Komisi C DPRD Kota Semarang menanggapi keluhan masyarakat terkait banyaknya jalan berlubang di Kota Semarang. Mereka mendorong perbaikan jalan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu, Komisi C juga meminta pemerintah kota untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

DPRD Kota Semarang mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk lebih responsif dalam menangani kerusakan jalan di wilayah tersebut. Banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan rusak menjadi perhatian serius, terutama menjelang musim hujan yang dapat memperparah kondisi dan membahayakan pengguna jalan. Dewan meminta DPU untuk segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin agar infrastruktur jalan tetap optimal.

Mbak Ita, Wali Kota Semarang, meneteskan air mata saat menyampaikan pidato pamit di hadapan DPRD Kota Semarang. Dalam pidatonya, Mbak Ita meminta maaf atas segala kekurangan selama masa jabatannya dan menitipkan beberapa PR, termasuk soal penanganan rob dan banjir, kepada wali kota selanjutnya.

DPRD Kota Semarang segera menggelar rapat paripurna untuk menetapkan hasil Pilwakot Semarang 2020. Rapat paripurna ini merupakan tahapan penting dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota. Hasil rapat akan menjadi dasar penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kota Semarang.

Semarang bersiap untuk babak baru kepemimpinan. Setelah melalui proses Pilkada 2024 yang panjang dan dinamis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dijadwalkan mengumumkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Jumat esok. Pengumuman ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh seluruh warga Kota Semarang. Pasalnya, hasil Pilkada 2024 akan menentukan arah pembangunan dan […]