Kasus dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan seorang kepala daerah perempuan di Jawa Tengah, dengan inisial Mbak Ita, mencuat ke publik. Kasus ini diduga melibatkan permintaan uang sebesar Rp 1,6 miliar dan pemberian "vitamin" kepada aparat.

Dalam sidang kasus gratifikasi proyek di Semarang, peran Alwin Basri mencuat setelah tiga camat memberikan keterangan di pengadilan. Kesaksian mereka mengungkap keterlibatan Basri dalam dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek-proyek tertentu di wilayah Semarang.

Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 2 miliar selama masa jabatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang ke jaksa penuntut umum. Mantan Wali Kota Semarang dan beberapa tersangka lainnya akan segera disidangkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan dua tersangka lainnya ke penuntut umum. Pelimpahan berkas perkara ini menandai selesainya proses penyidikan dan dimulainya tahap penuntutan di pengadilan. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang ke tahap penuntutan. Eks Wali Kota Semarang periode 2016-2021 dan seorang pengacara menjadi tersangka dalam kasus ini. Keduanya diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Persidangan rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, ke jaksa penuntut umum. Pelimpahan dilakukan setelah penyidik KPK merampungkan berkas perkara tersebut. Selanjutnya, penahanan Hevearita akan menjadi wewenang jaksa penuntut umum untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Wali Kota Semarang dan suaminya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Persidangan dijadwalkan akan segera dimulai.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang menjalin kerjasama dengan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang untuk memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungannya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pengendalian gratifikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan transparan.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya, Alfe Haris, terseret dalam kasus dugaan korupsi. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, dan keduanya diperiksa sebagai saksi. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.