Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi, berpamitan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kota Semarang. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama selama dua periode kepemimpinannya. Hendi juga memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama menjabat.

Wali Kota Semarang kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun membuka peluang untuk melakukan penjemputan paksa jika yang bersangkutan terus mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang saat ini sedang menjalani masa penahanan. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi Hevearita tetap prima selama proses hukum berlangsung.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita, secara resmi pamit kepada DPRD Kota Semarang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang. Mbak Ita menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta kerjasama yang baik selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Ia juga memohon maaf jika selama masa kepemimpinannya terdapat kesalahan dan kekurangan.

Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, tak kuasa menahan air mata saat berpamitan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Momen haru ini terjadi dalam acara Halalbihalal dan Pamitan Wali kota Semarang di Balaikota Semarang, Senin (18/9).

Tangis haru mewarnai perpisahan Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Mbak Ita, mengakhiri masa kepemimpinannya selama sembilan tahun di Kota Semarang. Suasana penuh emosional terasa saat Mbak Ita menyampaikan pidato perpisahan, mengenang perjalanan dan mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kerjasama seluruh pihak selama memimpin Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 23 Agustus 2023 hingga Februari 2024. Perpanjangan pencegahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi tengah memeriksa masa berlaku pencekalan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita. Pemeriksaan ini dilakukan berkaitan dengan permintaan pencegahan ke luar negeri yang sebelumnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pencekalan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, terkait kasus dugaan korupsi di PDAM Tirta Moedal kemungkinan akan diperpanjang. Hal ini disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang masih membutuhkan keterangan Mbak Ita sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.

KPK membuka peluang untuk menangkap Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini menyusul penetapan dan penahanan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan pengacara Theodorus Yosep Parera sebagai tersangka. KPK menduga adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini dan tengah mendalami bukti-bukti yang ada.