Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang dan suaminya setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, telah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Penahanan ini terkait dugaan kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang dan suaminya setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Keduanya ditahan secara terpisah untuk 20 hari ke depan. Kasus ini menambah rentetan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan KPK di hari terakhirnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Mbak Ita dalam kasus yang sama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita, beserta suaminya, Alwin Basri, untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Mbak Ita dan Alwin Basri. Keduanya dijadwalkan memberikan klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya, Alfe Haris, meski keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penyidik KPK telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada keduanya. Namun, mereka belum memenuhi panggilan tersebut. Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan bahwa penahanan merupakan wewenang penyidik dan akan dilakukan jika dianggap perlu.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan dua polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap sejoli di Semarang hanya dikenakan sanksi demosi. Keputusan ini menuai kontroversi, dan alasan di baliknya kini terungkap.

Dua anggota polisi Polrestabes Semarang dipecat dan meminta maaf kepada korban setelah terbukti melakukan pemerasan terhadap seorang warga. Keduanya dijatuhi sanksi demosi dan penempatan khusus selama 21 hari. Propam Polda Jateng berkomitmen menindak tegas pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Semarang Melawan menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Uniknya, massa membawa kotoran hewan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar demonstrasi menolak revisi sejumlah undang-undang yang dianggap berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil. Mereka menyuarakan keprihatinan atas revisi UU ITE, KUHP, dan UU ASN yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat.